Ahok Tolak Cuti Kampanye di Pilkada 2017

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyatakan tidak ingin cuti untuk berkampanye menjelang Pilkada DKI 2017. Dia menyatakan bisa menyelesaikan banyak pekerjaan dalam waktu cuti kampanye yang hampir empat bulan itu.

Untuk diketahui, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, calon gubernur dan wakil gubernur yang menjabat harus mengambil cuti selama masa kampanye.

Dalam pilkada serentak 2017 ini, masa cuti dimulai 26 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017 atau sekitar empat bulan. Ahok menyatakan keberatan dengan aturan cuti kampanye tersebut. Keberatan Ahok itu lantaran masa kampanye Pilkada 2017 akan bersamaan dengan penyusunan APBD 2017. Ahok pun sudah mengajukan uji materi UU Pilkada
ke MK.

Ahok ingin MK meninjau kembali kemungkinan adanya pilihan bagi petahana yang mau maju lagi pada pilkada untuk tidak berkampanye sehingga tidak perlu mengambil cuti.

Akan tetapi yang dilakukan oleh petahana calon gubernur Ahok dinilai menunjukkan sikap tidak patuh terhadap undang-undang lantaran menolak cuti pada kampanye di Pilgub DKI Jakarta 2017. Sikap penolakan itu bertentangan dengan UU yang mengatur cuti, sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Calon Gubernur dari Partai Gerindra, Sandiaga Uno, menyindir calon petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Sandiaga menyatakan siapa saja cagub Pilkada 2017 yang tak ambil cuti berarti main curang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah DKI Jakarta 2017. Keputusan Ahok yang untuk cuti kampanye dianggap menipu masyarakat
karena dengan tak ambil cuti Ahok dianggap sudah memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan pribadinya

Dikarenakan merasa ada ketidakadilan, Sandiaga akan mempekarakan cagub yang mengambil cuti kampanye secara hukum. Sandiaga telah menurunkan tim hukum untuk melakukan gugatan intervensi. Upaya ini dilakukan Sandiaga untuk memastikan tak terjadi kecurangan dan penipuan oleh cagub manapun.

sumber: Okezone

Gerindra Segera Umumkan Buwas untuk Kalahkan Ahok

gerindra-harus-segera-umumkan-buwas-untuk-kalahkan-ahok-c3sRG5keCS

Sosok Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komjen Pol Budi Waseso (Buwas) dikenal sebagai sosok pemimpin yang tegas dan bijaksana dalam menjalankan tugasnya.

Pakar Komunikasi Politik Hendri Satrio menilai bahwa Parta Gerindra harus segera mengumumkan Buwas untuk kalahkan Ahok sebagai cagub di Pemilihan Gubernur DKI 2017.

Hendri menjelaskan, Buwas telah dikenalkan kepada masyarakat sejak dini, jadi akan mudah bagi mantan Kabareskrim Polri itu untuk bersaing dengan Petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

“Buwas bisa menjanjikan Jakarta lebih tertib, bebas narkoba dan ramah bagi kaum marjinal, hal yang belum bisa diwujudkan Ahok,” katanya kepada Okezone, Jumat (22/7/2016).

Menurut Hendri, pencalonan Buwas oleh partai besutan Prabowo Subianto itu sudah tepat. Pasalnya Buwas sudah memiliki popularitas yang patut diperhitungkan. Adapun popularitas jendral bintang tiga ini tidak dianggap main-main, sejumlah prestasi yang telah diukirnya banyak diapresiasi oleh masyakat Jakarta maupun di luar Jakarta.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Gerindra, Desmond J Mahesa menuturkan bahwa dukungan partainya terhadap Buwas untuk maju menjadi Calon Gubernur DKI Jakarta, lantaran Buwas mampu mengalahkan perolehan suara Ahok dalam perebutan kursi DKI 1.

sumber: Okezone

Reklamasi Teluk Jakarta Ancam Ketersediaan Listrik Ibu Kota

reklamasi-ancam-ketersediaan-listrik-ibu-kota-GVEaQGn2cu

Rencana reklamasi pada pantai Teluk Jakarta saat ini masih menggulirkan bola panas antara Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Sumber Daya dengan pemerintah DKI Jakarta yang membawa nama Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Selain karena multi persepsi dalam aturan yang digunakan, perbedaan pendapat juga masih terjadi mengenai dampak langsung bagi DKI Jakarta dalam proyek reklamasi ini.

“Karena kalau kita lihat ada pipa yang melintas ya. Ini akan sangat mengancam ketersediaan listrik,” kata Abdulrachim saat ditemui usai acara diskusi mengenai reklamasi di Kantor Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Jakarta, Senin (18/7/2016).

Menurut Tenaga Ahli Bidang Energi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Abdulrachim Kresno, jalur silang ini dapat mengancam ketersediaan listrik bagi masyarakat di DKI Jakarta. Salah satu dampak yang dikhawatirkan adalah adanya jalur silang pipa listrik yang harus dilewati dalam pengerjaan proyek kali ini.

Untuk itu, pemerintah DKI diminta untuk mengkaji kembali terkait berbagai potensi dan dampak negatif dari pengembangan proyek ini. Dengan begitu, maka tidak akan ada yang dirugikan dalam proyek yang saat ini masih menuai perdebatan tersebut. “Jadi perlu dikaji lagi. Lihat dari berbagai aspek,” tutupnya.

sumber: Okezone